CARAPANDANG - DPR meminta pemerintah melakukan penelusuran terhadap banyaknya data penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat transaksi judi online. Menurutnya, langkah ini diperlukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi daring.

Dari ratusan ribu penerima bansos tersebut, PPATK menduga terdapat penyalahgunaan bantuan bansos untuk berjudi hampir mencapai Rp1 triliun. "Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas," kata Ketua DPR 

Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya dikutip, Kamis (10/7/2025).

Puan pun menekankan, data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam dilakukannya verifikasi. “Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan," ujarnya..

"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," kata Puan.