CARAPANDANG - Pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah, sejak 20 Oktober 2024 dimuilainya pemerintahan Prabowo-Gibran. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan yang dimanfaatkan termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi. Termasuk aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Demikian disampaikan Ara usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025). Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya. Juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah," ujar Maruarar.
Maruarat menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah. “Keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai," kata Maruarar.
