CARAPANDANG - Pemerintah Sudan pada Minggu (29/12) menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggambarkan situasi ketahanan pangan di negara yang dilanda perang itu sebagai krisis pangan.

Menteri Pertanian Sudan Abubakar Omar El-Bushra menyatakan keberatan tentang metodologi yang digunakan dalam laporan Klasifikasi Tahap Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), khususnya metode pengumpulan dan analisis datanya.

"Angka-angka tersebut tidak realistis," katanya saat konferensi pers di Kota Port Sudan di Sudan bagian timur.

El-Bushra mengatakan survei dalam laporan itu dilakukan terhadap 15 negara bagian, yang 11 di antaranya berada di zona konflik serta tujuh negara bagian dikepung oleh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Karena itu, El-Bushra menganggap sehingga survei lapangan menjadi tidak mungkin dilakukan di wilayah-wilayah tersebut.

Menteri Pertanian mengumumkan keputusan Sudan untuk menghentikan hubungannya dengan IPC.

"Pemerintah Sudan menolak eksploitasi masalah ketahanan pangan dan pemaksaan kelaparan sebagai kenyataan di negara-negara yang dilanda perang," ujarnya.

Komite Peninjauan Kelaparan IPC, sebuah kelompok pemantauan kelaparan global yang terdiri dari badan-badan PBB, mitra regional, dan organisasi bantuan, baru-baru ini merilis laporan tentang Sudan.

Laporan tersebut menyoroti krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu.