Dari sisi pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan skema khusus yang memudahkan koperasi mengakses modal kerja maupun belanja modal melalui kolaborasi dengan Himbara, mitra BUMN, LPDB, dan lembaga keuangan lainnya.

“Namun, akses pembiayaan ini harus didukung oleh proposal usaha yang matang, kemitraan produktif, dan rencana bisnis realistis agar koperasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan,” ucap Farida.

Dia menegaskan, pemerintah terus memperkuat pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dengan merekrut 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota, serta 8.000 Asisten Bisnis (Business Assistant/BA) yang akan mendampingi koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. 

Setiap BA bertugas mendampingi 10 koperasi, baik di desa maupun kelurahan, guna memastikan koperasi tersebut benar-benar menjadi wahana bisnis masyarakat desa sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. 

“Pengurus dinas koperasi, pengurus koperasi, BA, dan PMO juga akan mengikuti pelatihan intensif sesuai dengan kurikulum yang telah disiapkan,” ujarnya.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi operasional koperasi sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Selain itu, setiap Kopdes diwajibkan memperbarui profil dan data operasional secara rutin melalui aplikasi SIMKOPDES sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pembiayaan yang tepat sasaran.

"Keberhasilan bergantung pada sinergi antara dinas, satgas daerah, pengurus koperasi, BUMN, perbankan, hingga masyarakat sebagai anggota koperasi,”katanya. (Sumber: RMol.id)