SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - DPD Partai Golkar Kota Surabaya menyatakan berdasarkan hasil kajian bahwa pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Pahlawan, Jatim, saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 tidak mesti penambahan kursi di DPRD.

"Pemekaran Dapil sebenarnya tidak selalu terkait dengan tambahan alokasi kursi DPRD sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Kota Surabaya Muh Kholid AS di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hasil kajian Golkar mencatat adanya empat kabupaten/kota di Jatim yang melakukan pemekaran dapil dalam Pemilu 2019 seperti halnya Kabupaten Pasuruan, Gresik, Blitar dan Sampang.

Kholid menyebut Kabupaten Pasuruan yang melakukan pemekaran dapil dari lima menjadi enam dapil meski alokasi kursinya tetap 50. Begitu juga Gresik dari tujuh menjadi delapan dapil, tetap dengan 50 kursi, Kabupaten Blitar dari lima menjadi enam dapil tetap dengan 50 kursi dan Sampang dari lima ke enam dapil tetap dengan 45 kursi.

"Jadi, pemekaran dapil Surabaya bukan semata-mata karena penambahan kursi, melainkan memang kebutuhan mendasar warga Surabaya agar pembangunan bisa merata dengan lebih cepat," katanya.

Terlebih lagi, kata Kholid, wacana pemekaran Dapil di Kota Surabaya sesungguhnya bukan wacana baru karena menjelang Pemilu 2019, ada dua parpol yang telah mengajukan pemekaran Dapil. Hanya saja karena waktunya terlalu mepet dengan coblosan, sehingga usulan itu terabaikan.

Sebagaimana yang diketahui, menjelang Pemilu 2019 Partai Gerindra mengusulkan pemekaran Dapil menjadi tujuh dengan skema empat buah simulasi. Selain itu, juga ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan pemekaran enam dapil dengan tiga model simulasi.

Meski pemekaran dapil dan penambahan kursi adalah dua hal, Partai Golkar Kota Surabaya juga memberi catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk menelusuri soal "hilangnya" 218.762 dari daftar penduduk Surabaya.

Sebab, jumlah penduduk Surabaya per-31 Desember 2020 yang dipublis Dispendukcapil turun 188.213 dalam setahun. Dari 3.158.943 pada tahun 2019 jadi 2.970.730 pada tahun 2020. Padahal terdapat 56,394 kelahiran, serta 25,845 kematian. Surplus 30.549 jiwa, tapi agregatnya justru berkurang 188.213 jiwa.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait adanya penyusutan kependudukan tersebut. Saat dihubungi melalui pesan whatsapp (WA), Agus menjanjikan akan dihungi kembali. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Agus Sonhaji.

Tags
SHARE