Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan subsidi pupuk kepada petani tidak akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau uang. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya siap meningkatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) untuk pemilih jelang hari pemungutan suara Pilkada 2024.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengkampanyekan seruan Pilkada Damai bagi perempuan dan anak. Kampanye ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu RI, KPU RI, UN Women serta Bareskrim Polri.
Kementerian Agama akan segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus untuk mengayomi pondok pesantren. Sebab Ponpes dinilai menjadi perintis dunia kependidikan yang sistematis dalam sejarah bangsa Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan kas di atas Rp50 triliun. Sehingga kenaikan iuran atau tarif BPJS Kesehatan tidak untuk menambal defisit.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kemensos tetap berjalan. Ia menyatakan bahwa bansos APBN tidak akan ditunda meski mendekati Pilkada.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding (tengah) menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (kanan) guna membahas upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Jakarta, Jumat (15/11/2024). ANTARA/Harianto
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan seluruh rekening yang terbukti bertransaksi untuk judi online (judol) akan di blokir. Hal itu disampaikan Menteri Komdigi, Meutya Hafid.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, industri musik Indonesia bisa berkembang seperti K-pop milik Korea Selatan (Korsel). Politikus Gerindra ini meyakini, musik-musik Indonesia bisa berkancah di dunia internasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah daftar nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Melalui BPP, nilai yang terealisasi sebesar Rp152,5 triliun. Anggaran ini diterima oleh 17,2 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP) dan 889 ribu mahasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP).