“Dalam rangka itulah pemerintah daerah melalui BPBD mendorong percepatan menyusun dokumen kajian risiko bencana untuk dapat menghasilkn dokumen KRB yang real dan akurat sebagai acuan untuk memetakan serta meminimalisir risiko bencana serta sebagai referensi untuk perencanaan pembangunan kedepan Kabupaten Pohuwato”, jelas Bupati Saipul.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tentu saja sangat mengharapkan penyusunan kajian risiko bencana ini dapat mengidentifikasi potensi ancaman bencana, jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana, sehingga dapat ditekan se-minimalisir mungkin.

“Ucapan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditengah-tengah kesibukan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Kabupaten Pohuwato dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana”, pungkas Bupati Saipul.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, melaporkan tujuan dari kegiatan antaranya sebagai parameter dalam pemenuhan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana.

Ditambahkannya, kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan menghadirkan narasumber dari BNPB, masing-masing, Asfirmanto Wasono, S,Si, M.DistMgt, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. BNPB RI, Sumardani Kusmajaya, SP,. M.Si, Perencana Wilayah Analis Utama, BNPB, serta Osmar Shalih, S.Si.,M.Si, Geografi, Pemetaan, BNPB.