"Kita bisa menyokong untuk menghidupkan koperasi di pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, bahwa dari 4.000 lebih unit koperasi di Sumbar, sebagian besar itu tidak beroperasi maksimal karena kendala permodalan," ujar Mahyeldi lagi.

Namun di samping peluang, Mahyeldi menyadari begitu besarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya memacu perekonomian Sumbar. Termasuk di antaranya fenomena pinjaman online (pinjol) yang kerap kali menjerat masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

"Ini yang perlu kita sikapi. Banyak yang terlilit pinjol. Ada juga yang terlilit utang dari lembaga keuangan resmi, dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang tersebut. Solusi atas masalah-masalah seperti ini harus segera kita dapatkan dan terapkan untuk membantu masyarakat yang terjerat utang," ujarnya lagi.

Sementara itu dalam laporan pelaksanaan rapat pleno tersebut, Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, yang juga merupakan Anggota Tim Pengarah TPAKD Sumbar menyebutkan, Program TPAKD Sumbar terus diupayakan sejalan dengan program unggulan Pemprov Sumbar. Begitu pun hendaknya dilakukan hingga ke pemerintahan tingkat kabupaten/kota.