"Dalam IDM 2023, nagari/desa tertinggal kita berjumlah 25. Berkat intervensi program yang dilakukan, jumlahnya sekarang tinggal 10, dan kita akan berupaya terus mewujudkan 0 nagari/desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini," ujar Mahyeldi lagi.

Namun untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.

"Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, kita terus mencari cara untuk mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri," ujarnya lagi.

Mahyeldi meyakini, seluruh nagari/desa di Sumbar memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi maju dan mandiri. Hanya saj, perlu dilakukan pemetaan potensi serta pemanfaatan potensi-potensi itu secara terstruktur. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengintervensi lebih jauh pembangunan di nagari/desa.