Integrasi menjadi syarat utama dalam kesepakatan transisi Sudan bersama kelompokkelompok politik. Sudan tidak memiliki pemerintahan fungsional sejak 2021 setelah militer membubarkan pemerintahan peralihan pimpinan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat.
Langkah militer itu dikecam kekuatan-kekuatan politik di negara itu sebagai "kudeta". Masa peralihan Sudan yang dimulai Agustus 2019 setelah Presiden Omar Al Bashir dilengserkan, semula berakhir pada pemilu 2024.