CARAPANDANG - Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras perintangan pengantaran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang dilakukan oleh warga Israel.

“Indonesia mengutuk keras blokade dan perusakan yang dilakukan warga sipil Israel terhadap bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional bagi warga Gaza,” demikian pernyataan Kemlu RI yang disiarkan melalui media sosialnya, Kamis.

Kemlu RI menyatakan bahwa leluasanya ekstremis Israel memblokade dan menghancurkan bantuan kemanusiaan tersebut mencerminkan posisi Israel yang tidak menghendaki masuknya bantuan ke Jalur Gaza dengan menghalang-halangi penyalurannya.

“Tindakan tersebut seharusnya ditindak dengan tegas dan dipastikan tidak terulang lagi,” demikian Kemlu RI.

Mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan terhadap keselamatan rakyat Palestina, Kemlu RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menuntut jaminan dari Israel bagi kelancaran pengantaran bantuan ke Jalur Gaza.

Hal tersebut amat penting demi mencegah bencana kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk di tengah agresi Israel yang tidak kunjung berhenti, demikian Kemlu RI.

Kelompok ekstremis sayap kanan Israel pada Senin kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat Gaza.

Dalam video yang beredar di media sosial, para ekstremis terlihat melempar dan menginjak satu per satu kardus dan kemasan bantuan makanan yang dijatuhkan dari truk pengantar bantuan yang mereka tahan.

Tampak dalam video tersebut salah satu makanan yang dirusak ekstremis adalah produk mi instan asal Indonesia.

Agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 35.100 warga sipil, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak.

Menurut PBB, serangan Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

Meski mendapat tekanan internasional, pemerintah Israel sangat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, sehingga menyebabkan ratusan ribu warga sipil terancam kelaparan akut.