"Ekosistem ekonomi karbon yang transparan berintegritas, inklusif, dan adil, harus diciptakan. Tentunya tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan terus bertambah. Atas hal tersebut saya berharap insan pers nasional dapat terus berkomitmen dan menyampaikan informasi yang mencerdaskan bangsa," ucap Agus.

Untuk itu, lanjutnya, Indonesia perlu menyiapkan teknologi, investasi, dan tata kelola untuk memastikan pertumbuhan.

Pada sektor kehutanan, kata dia, KLHK juga memastikan adanya tata kelola pengelolaan yang baik dengan pemberlakuan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Menurut data KLHK, terdapat peningkatan dari 2.742 industri pemegang sertifikat SVLK pada 2017 menjadi 5.462 industri pemegang sertifikat pada 2023. dilansir antaranews.com