CARAPANDANG.COM - Jepang sedang gonjang-ganjing. Ketidakpastian meliputi sejak guncangan pemilu terjadi, mengganggu pemerintahan bahkan berisiko memperlambat reformasi ekonomi yang terjadi.
Ini akibat pemilu sela, yang dilakukan akhir pekan lalu. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan memegang kendali pemerintahan, gagal mengamankan mayoritas suara dalam pemilihan majelis rendah pada 27 Oktober.
Koalisinya dengan Komeito kehilangan mayoritasnya pada hari Minggu. Ini kemungkinan akan memaksa Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba menjadi pemerintahan minoritas yang memerlukan dukungan dari partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Menurut pengamat ini akan mengganggu upaya peningkatan belanja pemerintah, di mana Ishiba mungkin akan menawarkan pemotongan pajak dan belanja yang lebih tinggi untuk konsesi. Ini membuat reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Jepang lebih lambat.
Sejak tahun 2021 "negara ini telah memiliki tiga perdana menteri dan Ishiba mungkin juga tidak akan bertahan lama dalam jabatannya," kata pengamat Marcel Thieliant dari Capital Economics, dikutip AFP, Rabu (30/10/2024).
"Itu berarti bahwa proyek reformasi besar-besaran tidak mungkin terjadi," tegasnya.
Hal sama juga dikatakan ekonom dari Economist Intelligence Unit Syetarn Hansakul. Ia mengantisipasi bagaimana pencairan agenda reformasi LDP, yang mencakup rencana untuk meningkatkan belanja pertahanan dan kesejahteraan sosial.
