CARAPANDANG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mendukung pemeriksaan laporan keuangan kementerian yang akuntabel dan transparan. Dalam laporan keuangan tersebut Kemenhub bekerja sama dengan Badan Periksa Keuangan (BPK) RI. 

"Kami mohon BPK dapat memberi saran dan arahan atas rencana pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub 2024. Kemenhub berkomitmen memenuhi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dudy menyampaikan sejumlah informasi yang dapat digunakan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub 2024. Ia mengatakan, realisasi anggaran pada 2024 adalah 85,21 persen dari total pagu Rp45,88 triliun, atau sebesar 39,09 triliun. 

“Adapun rinciannya, belanja pegawai 98,31 persen, belanja barang 92,05 persen, serta belanja modal 76,43 persen. Adapun kegiatan Entry Meeting yang saat ini dilakukan merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK dengan objek pemeriksaan yakni Kementerian Perhubungan,” ucap Dudy. 

Menurut Dudy, ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan akuntabilitas atas APBN yang telah diamanatkan kepada Kemenub pada 2024. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana strategis pemerintah yang disusun berdasarkan Asta Cita.