CARAPANDANG - Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia mengembangkan buku Pedoman Teknis Pemberian Layanan Dukungan Psikososial untuk Korban Laki-laki Perdagangan Orang.

Kolaborasi pengembangan buku, sejak tahun 2021 melalui program Ship to Shore Rights South-East Asia yang didanai oleh Pemerintah Uni Eropa itu, sejalan dengan gerak cepat pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Pengembangan buku pedoman teknis untuk korban TPPO menjadi bukti konkret pemerintah serius menangani kasus TPPO,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini yang diwakili Direktur KBK Kemensos Rachmat Koesnadi, dalam Diskusi Publik Layanan Dukungan Psikososial bagi Laki-laki Korban TPPO di Jakarta, belum lama ini.

Rachmat mengungkapkan, dalam penanganannya, kasus TPPO menjadi PR besar bagi Kemensos, mulai dari pendalaman kasus hingga pemberian dukungan moril maupun materil bagi para korban.

“Saat ini, Kemensos tengah menyiapkan layanan terbaik untuk penanganan korban melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RTPC), dan Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kemensos. Kami memberikan layanan mulai dari rehabilitasi, pembinaan kesejahteraan, psikologis, hingga pelatihan vokasional dan kewirausahaan,” katanya.