Lebih lanjut, Suprayitno menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana, yang mencakup kajian risiko serta peta rawan bencana sebagai pedoman bagi Satgas Bencana ke depannya.
“Kota Payakumbuh adalah daerah penyangga beberapa kabupaten/kota yang rawan bencana. Oleh karena itu, Pemko Payakumbuh siap memberikan bantuan penanggulangan bencana kepada daerah sekitarnya,” tuturnya.
Dengan adanya deklarasi Kencana dan pembentukan Satgas Kencana yang ditetapkan melalui SK Camat setempat, diharapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat semakin optimal.
Sementara itu, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, menegaskan bahwa penanggulangan bencana telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, bekerja sama dengan BPBD.
Senada dengan itu, Kalaksa BPBD Kota Payakumbuh, Erizon, menyampaikan bahwa dalam program Kecamatan Tangguh Bencana, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan, di antaranya:
- Mengoptimalkan peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- Menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat dan akurat.
- Menyusun rencana kerja kolaboratif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
