Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan semua kementerian dan lembaga menyusun program berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi peta jalan dalam intervensi kemiskinan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita tahu sekarang ada sekitar 24 juta orang miskin, 3,17 juta di antaranya miskin ekstrem. Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma 1,5 sampai 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?,” tuturnya.
Untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari transformasi besar Kemensos dari program pasif ke arah pemberdayaan aktif.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan," jelas Wamensos Agus Jabo.
Ke depannya, program berbasis bantuan sosial sekaligus dapat membantu masyarakat keluar dari zona nyaman. "Saya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander. Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit. Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” tegas Wamensos Agus Jabo.
