Ia juga menekankan pentingnya pengukuran pengentasan kemiskinan secara rutin, termasuk data terkait keluarga yang berhasil digraduasi dari status miskin.

“Graduasi keluarga miskin harus diukur secara jelas. Selama empat bulan terakhir, kami telah mengkonsolidasikan data kemiskinan secara nasional,” kata Gus Ipul.

Sejalan dengan itu, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan data yang sama sebagai acuan.

“Dengan Inpres No. 4, semua pihak sekarang wajib memakai satu data yang sama untuk keperluan pengentasan kemiskinan,” kata dia.

Selain itu, Presiden juga menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang mencakup pelaksanaan program Sekolah Rakyat. 

Program ini diyakini menjadi salah satu cara strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Pertemuan Pilar Sosial kali ini turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, serta lebih dari 380 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pilar sosial, seperti pendamping PKH, TKSK, Tagana, Karang Taruna, dan Pendamping Resos. dilansir kemensos.go.id