CARAPANDANG –  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi dana desa. Sebab, beberapa tahun terakhir ini dana desa menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk judi online.

"Kami datang ke KPK ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya. Karena berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif, dan lain sebagainya,"  ujarnya usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

Menteri Yandri memastikan bahwa pihaknya akan melakukan MoU dengan KPK untuk memastikan rupiah per rupiah dana negara yang meluncur ke desa bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi inti pokoknya, kami berterima kasih kepada KPK yang sudah menerima kami untuk melakukan kerja sama dalam hal pencegahan atau melakukan tindakan-tindakan preventif, sehingga dana desa atau yang lain-lainnya itu tidak dibancak," jelasnya.