CARAPANDANG - Vietnam berencana menggabungkan beberapa provinsi dan menghapus otoritas tingkat distrik. Langkah ini bagian dari strategi efisiensi untuk menghemat miliaran dolar dari belanja publik.

Mengutip dari Straits Times, umat (7/3/2025), sejauh ini, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah telah dikurangi dari 30 menjadi 22. Dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pekerjaan di sektor publik juga akan dipangkas.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh menyatakan, penataan ulang administratif merupakan tugas utama dan mendesak. Rencana ini mencakup penggabungan beberapa provinsi, serta penghapusan tingkat administratif distrik, yang akan dilaksanakan pada 2025.

“Tujuannya menyederhanakan aparatur, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan distribusi sumber daya yang lebih efektif,” kata laporan media pemerintah. Vietnam memiliki 63 kota besar dan provinsi, 700 unit administratif tingkat distrik, serta lebih 10 ribu tingkat komunal.

Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada 2022. Pemerintah mengumumkan, sekitar 100 ribu pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini, sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Namun, belum diketahui apakah akan ada pemangkasan pegawai lebih lanjut akibat penggabungan provinsi. Belum diketahui juga provinsi mana yang akan terdampak oleh kebijakan ini.