CARAPANDANG - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Langkah ini memperkuat peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam peluncuran resmi Permendikdasmen di Plaza Insan Pendidikan Berprestasi, Jakarta. Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah bisa mengusulkan program pengawasan bahasa ini ke dalam RAPBD. Kita butuh satu semangat yang sama, satu kapal untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (25/4/2025).

Melalui Permendikdasmen ini, kepala daerah — dari gubernur hingga wali kota dan bupati — didorong untuk menyusun regulasi khusus yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi dan ruang publik.

Menurut Tito, bahasa Indonesia harus tetap menjadi bahasa utama dalam pelayanan publik, pendidikan, dan kegiatan resmi, meskipun bahasa daerah tetap dihargai sebagai kekayaan budaya nasional.

“Bahasa daerah penting, tapi dalam acara resmi, bahasa Indonesia harus diutamakan. Ini tentang identitas dan persatuan,” tegasnya.