“Permohonan maaf kami sampaikan karena Bupati Pohuwato sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah, sehingga saya diberikan mandat untuk menerima kunjungan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo hari ini,”ujar Iwan.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap perluasan wilayah plasma oleh perusahaan sawit agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan hak-hak petani plasma tetap terlindungi serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
“Melalui kunjungan Pansus ini, kami berharap para petani plasma bisa memperoleh ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan perluasan wilayah sawit yang selama ini dikelola perusahaan,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi terkait lahan sawit yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) namun belum diusahakan.
“Sekitar 15 hektare lebih lahan sudah berstatus HGU sawit, tetapi belum dimanfaatkan. Hal ini tentu berdampak besar secara ekonomi, terutama pada potensi bagi hasil daerah,”ungkapnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mendorong optimalisasi program plasma sawit, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan perkebunan sawit.
