“Tercatata pada 2020, pendapatan petani hutan Rp1,5 juta rupiah per bulan. Pada tahun 2021 meningkat jadi Rp1,7 juta. Tahun 2022 meningkat lagi jadi Rp1,9 juta, serta pada tahun 2023 berdasarkan hasil survei pendapatan petani hutan Sumbar menjadi Rp 2,3 juta/bulan,” sebut Mahyeldi lagi.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Serta, untuk mendukung pengelolaan data dan informasi Perhutanan Sosial, Pemprov telah membangun Sistem Informasi Perhutanan Sosial Sumatera Barat (SIPS SUMBAR), yang menyajikan data progres Perhutanan Sosial dan perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di dalamnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur WRI Indonesia, Nirarta Samadhi menyebutkan, sepuluh tahun usia WRI memang masih terhitung muda bula dibandingkan dengan ruang lingkup dan jaringan organisasi masyarakat sipil lain yang telah hadir lebih dulu di Indonesia. Namun, usia itu bukan faktor penghalang bagi WRI untuk berkarya.

“Terutama sekali untuk membangun reputasi dan jaringan dalam kerja dan karya di bidang lingkungan hidup dan pembangunan, baik secara nasional maupun global. Selama satu dekade terakhir, semangat inilah yang mendorong kami untuk terus membangun momentum dan  memanfaatkan peluang untuk menjadi perubahan sistemik,” ujar Nirarta. (adpsb/isq)