Komitmen pemerintah dalam menyukseskan imunisasi HPV telah diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik dimana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat perlu memastikan status imunisasi setiap peserta didik lengkap, termasuk di dalamnya adalah imunisasi HPV.
Selain itu, peran Pemerintah daerah dan sektor pendidikan sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan imunisasi HPV yang terintegrasi dengan BIAS sebagai salah satu Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).
Ketua DPR RI Komisi 9, Felly Estelita Runtuwene menyebut pencanangan perluasan imunisasi HPV secara nasional ini merupakan momentum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan sejak dini dari bahaya kanker serviks. Untuk itu, selaras dengan Dirjen Maxi, ia pun mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya.
''Saya mengajak semua yang datang hari ini untuk berkomitmen untuk mencegah kanker serviks dengan ikut berpartisipasi aktif dalan pelaksanaan imunisasi HPV. Juga jangan takut untuk mendapatkan imunisasi HPV, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar kita dalam mencegah kanker serviks,'' ajaknya.
