CARAPANDANG.COM - Ketegangan politik kembali melanda Prancis. Kali ini, tensi dipicu keputusan Presiden Emmanuel Macron yang menolak untuk menunjuk Perdana Menteri (PM) dari koalisi sayap kiri yang memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilihan bulan lalu.
Mengutip The Guardian, Istana Elysee menggambarkan bahwa pihak Pemerintahan Macron telah berdiskusi dengan sejumlah partai sayap kiri pada Jumat malam lalu untuk membicarakan hambatan politik jika figur kiri tetap dilantik. Namun diskusi tersebut gagal menghasilkan solusi yang bisa dilaksanakan.
"Pemerintahan yang dibentuk oleh aliansi sayap kiri Front Populer Baru (NFP), yang beranggotakan Prancis Tak Terkalahkan (LFI), Partai Sosialis (PS), Partai Hijau (EELV) dan Partai Komunis (PCF), akan menyebabkan mosi tidak percaya dan runtuhnya pemerintahan," kata Macron saat menjelaskan keputusannya, Senin (26/8/202).
"Pemerintahan seperti itu akan segera mendapat dukungan mayoritas lebih dari 350 anggota parlemen yang menentangnya, yang secara efektif mencegahnya bertindak. Mengingat pendapat yang diungkapkan oleh para pemimpin politik, stabilitas kelembagaan negara kita berarti bahwa opsi ini tidak boleh dilakukan," tambahnya.
Macron mengumumkan putaran konsultasi lainnya dengan para pemimpin partai dan politisi veteran yang akan dimulai pada hari Selasa. Ia menyebut pihaknya bertanggung jawab memastikan bahwa negara tidak terhalang atau dilemahkan.
