Laurent Berger, sekretaris jenderal serikat terbesar Prancis, CFDT, juga memperingatkan pemerintah Macron agar tidak memaksa parlemen dengan mendorong RUU tersebut tanpa pemungutan suara dari anggota parlemen Majelis Nasional dengan menggunakan prosedur 49:3.

"Mengingat mobilisasi penduduk, tingkat penentangan terhadap rencana (...) Anda tidak dapat menggunakan cacat demokrasi dengan menggunakan prosedur 49:3 ini," katanya di BFM TV sebagaimana dikutip Reuters, Senin (13/3/2023).

"Menurut pendapat saya, [menggunakan 49:3] akan sangat berbahaya karena berisiko menciptakan tingkat kepahitan yang besar," tambah Berger.

Sementara itu, serikat pekerja Prancis telah menyerukan demonstrasi nasional putaran kedelapan untuk terus menekan pemerintah dan parlemen.

Adapun, demonstrasi yang dilakukan selalu melibatkan ratusan ribu massa di seluruh Prancis. Bahkan, beberapa kali mencapai lebih dari 1 juta orang.

Namun, unjuk rasa itu juga selalu berujung kerusuhan dan bentrokan dengan pihak keamanan di beberapa titik.