Seluruh 190 anggota parlemen yang hadir mendukung resolusi ini, sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik. Han Dong-hoon, pemimpin People Power Party, partai konservatif yang berkuasa, mengecam keputusan Yoon.
Han menyebut deklarasi darurat militer itu salah, dan berjanji menentangnya bersama rakyat. Di sisi lain, Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, segera mengadakan pertemuan darurat.
Pemimpinnya, Lee Jae-myung, memperingatkan bahwa langkah ini dapat meruntuhkan ekonomi Korea Selatan secara tidak dapat diperbaiki. Kebuntuan antara People Power Party dan Partai Demokrat terkait anggaran tahun depan menjadi latar belakang konflik ini.
Toon diketahui kesulitan mendorong agenda di parlemen yang dikuasai oposisi sejak menjabat pada 2022. Selain itu, Yoon juga menghadapi tekanan atas skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang terus ditolak untuk diinvestigasi.
Keputusan Yoon menuai kritik banyak pihak, termasuk partainya sendiri, memicu kekhawatiran otoritarianisme dan masa depan demokrasi Kore Selatan. Langkah ini memicu perdebatan nasional tentang kebebasan dan hak asasi manusia.
Tingkat persetujuan Presiden Yoon kini merosot ke 25 persen, salah satu yang terendah dalam sejarah. Banyak pihak menilai deklarasi darurat ini dapat merusak stabilitas politik dan ekonomi negara, memperdalam kekacauan, serta menciptakan krisis baru.
