"Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Jika ingin Pohuwato maju, kalau bisa seluruh kebijakan harus sesuai dengan peruntukannya, bukan karena ada orang kuat", tambahnya.

Bahkan, katanya, saat dilakukan pengecekan ke lokasi, tidak jelas siapa yang jadi penghuni rumah lansia tersebut. Dengan adanya masalah ini, ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bantuan rumah lansia benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, sesuai dengan tujuan awal program.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pohuwato, melalui Kepala Bidang Perumahan Zen Cono, menjelaskan bahwa pengelolaan rumah lansia lebih menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

"Kami dari Dinas Perkim hanya menangani infrastruktur. Jika ada kerusakan bangunan, barulah kami yang bertanggung jawab untuk pemeliharaannya. Misalnya saja, di perumahan tersebut butuh drainase, itu kita dinas Perkim yang menangani", jelas Zen.

Pria asal Bone Bolango ini pun menyarankan bahwa masalah ini sebaiknya ditanyakan langsung kepada Dinas Sosial karena mereka lebih memahami persoalan tersebut.

"Begini saja, ke dinas sosial saja temui ibu nanang, karena mereka lebih paham soal itu", tutup Zen.