Presiden pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Contoh, anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegas Presiden Jokowi.
Bupati Saipul Mbuinga menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh presiden menjadi perhatian khusus.
“Banyak yang perlu jadi perhatian terutama bagi kita di daerah, sehingga apa yang disampaikan oleh presiden ini tentu akan jadi bahan untuk kita sebagaimana harapan dari presiden itu sendiri," pungkas bupati.
