“Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware, salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat,” jelas Risma.

Serapan anggaran unit eselon I dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut: Sekretaris Jenderal anggaran Rp. 736,8 miliar dengan realisasi Rp. 727,9 miliar (98,79%), Inspektur Jenderal anggaran Rp. 41,59 miliar dengan realisasi Rp. 41.027 miliar (98%), Direktorat jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial anggaran Rp. 53,2 triliun dengan realisasi Rp. 52,2 triliun (98,17%), Direktorat jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial anggaran Rp. 2,4 triliun dengan realisasi Rp. 2,3 triliun (97,81%), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial anggaran Rp. 30,77 triliun dengan realisasi Rp. 30,07 triliun (97.71%).

Rapat dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag ketua komisi VIII DPR RI, diikuti oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. dilansir kemensos.go.id