CARAPANDANG - Tim penyelidik gabungan yang menyelidiki kasus darurat militer mengatakan bahwa mereka telah mengajukan permintaan agar Presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, hadir untuk diinterogasi minggu depan terkait keterlibatannya dalam upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal.

Tim penyelidik mengirimkan surat panggilan kepada Yoon untuk hadir di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) di Gwacheon, di selatan Seoul, pada pukul 10 pagi Rabu depan, bertepatan dengan Natal pada 25 Desember, menurut pejabat tim penyelidik, Jumat.

Itu merupakan permintaan panggilan kedua yang disampaikan tim penyelidik kepada Yoon setelah ia menolak untuk bekerja sama dengan panggilan pertama yang diberikan pada awal pekan ini.

CIO tampaknya mempertimbangkan masalah keamanan saat memilih hari libur nasional untuk menginterogasi Yoon.

CIO mengatakan telah mengirimkan surat panggilan tersebut melalui pos kilat dan secara elektronik ke kediaman Yoon dan kantor kepresidenan di Yongsan.

Kali ini, surat panggilan tersebut tidak diserahkan secara langsung setelah kantor Yoon menolak untuk menerimanya saat permintaan panggilan pertama.

Tim penyelidik berencana untuk menginterogasi Yoon terkait perannya dalam penerapan perintah darurat militer pada 3 Desember yang kemudian dibatalkan setelah adanya pemungutan suara di Majelis Nasional untuk membatalkan perintah tersebut.