CARAPANDANG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali terus mendorong agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang menarapkan prinsio open government atau pemerintahan terbuka yakni lewat pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, saat menyampaikan paparannya pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayah tengah Indonesia dengan tema “Transparansi Layanan Informasi Publik Untuk Percepatan Program Prioritas Nasional” di Denpasar, Bali, Rabu (20/8/2025).
Intinya, jelas Dewa Nyoman Suardana, pemerintahan terbuka berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses informasi publik, dan memastikan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
”Gerakan membangun keterbukaan bukanlah hal yang baru, sejak 2011 Indonesia menggulirkan inisiatif open government Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transparansi, dan partisipasi publik dalam pembangunan,” jelasnya.
