SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berharap dan mengupayakan persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana tahun 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala tuntas paling lambat akhir 2021.

"Untuk penyelesaian dampak bencana 2018, Gubernur Sulteng mengharapkan agar akhir tahun 2021 semua permasalahan yang ada sudah dapat diselesaikan oleh para kepala daerah maupun pemangku kebijakan di tingkat daerah hingga pusat," kata Asisten Gubernur Sulteng Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bunga Elim Somba dalam rapat koordinasi teknik dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara virtual di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulteng sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, di antaranya
mengalokasikan anggaran Rp12 miliar kepada Pemerintah Kota Palu untuk membebaskan lahan di Kelurahan Petobo yang akan dibangun hunian tetap (huntap).

Selain itu Pemprov Sulteng juga mengalokasikan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan kembali Jembatan Palu IV yang roboh saat gempa bermagnitudo 7,4 disertai tsunami melanda Kota Palu pada 28 September 2018.

"Gubernur Sulteng juga dalam waktu dekat mengadakan pertemuan dengan para kepala daerah terdampak bencana 2018 untuk mengetahui kendala apa saja yang sedang dihadapi supaya segera diselesaikan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana 2018 Sulteng Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto meminta para kepala daerah terdampak bencana 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala agar mempercepat validasi data Warga Terdampak Bencana (WTB).

"Yang akan direlokasi ke hunian tetap (huntap). Kemudian proses pembebasan lahan untuk pembanguan kawasan huntap dipercepat agar kami dapat segera bekerja membangun huntap beserta saran dan prasarana bagi para WTB," ucapnya.