SHARE

istimewa

CARAPANDANG - Produsen mobil terbesar Korea Selatan Hyundai Motor Co., mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan kemitraan dengan Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) untuk membangun pabrik perakitan mobil di negara Timur Tengah tersebut.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada hari Minggu (22/10) di Riyadh, kedua belah pihak akan berinvestasi bersama lebih dari 500 juta dollar AS (Rp7,9 triliun) untuk mendirikan pabrik unit knockdown lengkap di Kota Ekonomi Raja Abdullah di wilayah barat Arab Saudi, dengan tujuan memulai produksi komersial pada paruh pertama tahun 2026.

Kesepakatan ini diumumkan dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Arab Saudi. Pabrik ini akan menjadi pabrik mobil Hyundai pertama di Timur Tengah.

Menurut perusahaan, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebanyak 50.000 kendaraan listrik dan bermesin bensin. PIF akan memiliki 70 persen saham dalam kemitraan ini, sementara Hyundai akan memiliki 30 persen sisanya.

Sebagai bagian dari strategi pemerintah Arab Saudi dalam Visi Saudi 2030, negara tersebut secara aktif mendorong pengembangan industri otomotif, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan berat pada industri minyaknya.

Hyundai juga telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Institut Teknologi Otomotif Korea Air Products Qudra, dan Perusahaan Transportasi Publik Saudi atau SAPTCO untuk mengembangkan dan mendirikan ekosistem mobilitas hidrogen di Arab Saudi.

Air Products Qudra adalah perusahaan patungan antara Air Products, perusahaan gas industri global berbasis di Amerika Serikat dan Qudra Energy, startup energi Arab Saudi. SAPTCO mengoperasikan bus dalam negeri serta rute internasional ke negara tetangga, termasuk Uni Emirat Arab dan Mesir.

Dalam MOU ini, para pihak berencana untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk penciptaan lingkungan mobilitas hidrogen dan menjalankan proyek percobaan untuk bus listrik berhidrogen serta berkolaborasi dalam program penelitian yang didukung pemerintah terkait. Demikian disiarkan Yonhap, Senin. dilansir antaranews.com

Tags
SHARE