Gubernur menyebut, peran strategis kepala desa dan wali nagari sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024). Peran tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Hal ini juga sesuai dengan Astacita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemajuan bangsa sangat dipengaruhi oleh keseimbangan pembangunan di setiap wilayah, yang dimulai dari nagari dan desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa pembangunan desa tidak hanya sebatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan keterampilan, perubahan perilaku, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.
Harapan Gubernur untuk Forwana
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan harapannya agar Forwana semakin kuat sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar wali nagari serta kepala desa di Sumbar.
“Secara internal, Forwana diharapkan mampu memperkuat solidaritas, mempererat silaturahmi, membahas isu-isu strategis pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Secara eksternal, Forwana juga harus menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, ormas, dan organisasi lain, termasuk PABPDSI,” tutur Mahyeldi.
