Ia menambahkan bahwa substansi dari rangkaian pra-Mubes adalah memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi terkait regulasi kebijakan nasional tentang desa, termasuk program ketahanan pangan, pos bantuan hukum, serta perlindungan advokasi bagi wali nagari, kepala desa, dan perangkat desa.
“Forwana hadir bukan hanya sebagai forum silaturahmi, tapi juga wadah memperjuangkan kepentingan nagari dan desa di Sumatera Barat agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional,” tegasnya.
Raker Forwana Sumatera Barat 2025 ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nagari dan desa. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, pusat, hingga organisasi masyarakat, Forwana diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa/nagari sebagai fondasi kemajuan Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan.
