DPR Desak Kemendagri Mendata dan Selesaikan Seluruh Sengketa Pulau

Kemendagri agar segera mengambil langkah konkret untuk mendata seluruh pulau yang berpotensi atau tengah disengketakan.

Soal Pencaplokan 4 Pulau Aceh, MS Kaban: Mendagri Tito Karnavian Jahat Banget

MS Kaban menuding Tito Karnavian sebagai sumber dari persoalan ini. Menurutnya, bukan masyarakat Sumut yang bermasalah, tetapi keputusan sepihak dari Mendagri yang telah menciptakan kegaduhan nasional.

Pindahkan Kepemilikan 4 Pulau, Mualem Center Banda Aceh: Mendagri Khianati Rakyat Aceh

Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Singkil dalam kurun waktu tahun 2007-2015 telah membangun beberapa bangunan, seperti dermaga, musala, rumah singgah dan tugu batas dengan menggunakan dana APBD.

Mendagri: Pembangunan Infrastruktur Melibatkan Peran Pemda

Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah

Mendagri: 50 Orang Kepala Daerah Akan Dapat Pembekalan Gelombang Kedua

Pembekalan diberikan pada akhir Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Mendag Lepas Ekspor Produk Kimia Senilai Rp15 Miliar ke Tiongkok

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melepas ekspor produk industri kimia asam amino L-Tryptophan milik PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) senilai 900 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp15 miliar ke Tiongkok.

Wamendagri Sebut Kopdes Merah Putih Karamatwangi Jadi Percontohan Nasional

Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Karamatwangi, Kabupaten Garut, merupakan salah satu Kopdes yang paling siap menjadi proyek percontohan

Wamendagri Ajak Kepala Daerah Perkuat Solidaritas Indonesia Emas 2045

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas Pada Ormas Bermasalah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.

Komitmen Kemendagri Jadikan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

memperkuat kawasan perbatasan sebagai  pusat pertumbuhan ekonomi baru dan beranda negara

Wamendagri Sebut Sejumlah Pemda Masih Angkat Honorer Jadi PPPK

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, mengatakan terdapat sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mengangkat honorer menjadi PPPK

Komisi II DPR Minta Kemendagri Hati-hati Jawab Usulan Perubahan Solo Jadi Daerah Istimewa

Doli meminta kepada Kemendagri agar  mempertimbangkan secara matang dan hati-hati. Menurutnya jika tidak ada urgensinya, tidak perlu diputuskan.

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas Untuk Perkuat Pengawasan

Mendagri membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Mendagri: Pemda Harus Akomodasi Program Asta Cita Pemerintah

Pemda diminta untuk mengakomodasi program strategis pemerintah pusat, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Wamendagri Apresiasi Pameran Karya Perempuan “Junjung Galuh”

Bima Arya sangat mengapresiasi Pameran Karya Perempuan dengan mengangkat judul “Junjung Galuh” yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan