“Ya, tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja. Namun, yang bisa ditegaskan kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden,” pungkas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia yang namanya ikut terseret dalam pusaran isu Munaslub Golkar juga buka suara dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak pihak.

Bahlil mengaku lebih menyerahkan persoalan polemik munaslub tersebut ke DPP Golkar. Mengingat, sebagai kader dia akan terus mengikuti mekanisme organisasi, termasuk perihal pergantian ketua umum.

"Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya, serahkan itu kepada DPP ya. Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi aja ya. Karena sudah saya jelaskan itu urusan DPP," imbuh Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).

Untuk diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak wacana munaslub.

Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar JK menolak wacana penyelenggaraan munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

JK menjelaskan, penyelenggaraan munaslub di tengah tahapan Pemilu 2024 yang tak lama lagi hanya akan merusak nama baik Partai Golkar.