CARAPANDANG - Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi dan BMKG di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 10 September 2025.
Dalam rapat tersebut DPR menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat.
Seperti disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty menegaskan bahwa APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Maka itu dia meminta dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu menghasilkan hasil yang diharapkan bisa membawa kesejahteraan rakyat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan ini dia pun menyoroti disparitas antarwilayah. Legislator asal Maluku ini memandang kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, sebab perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.
Selain itu, dia juga menyampaikan kritik soal alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Ia mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobisonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,” tegasnya.
