Ketua DPR Sambut Baik Kebijakan Tunjangan Guru ASN Cair Langsung ke Rekening Pribadi
Pemerintah harus menjamin sistem pencairan ini akan tetap berfungsi optimal tanpa kendala teknis atau birokrasi di kemudian hari.
Dave Laksono: Seluruh Fraksi di Komisi I Setuju RUU TNI Diparipurnakan
Seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui RUU TNI dibawa ke Tingkat II atau Paripurna. Sehingga proses pembahasan akan berjalan lancar.
Waka MPR Jadi Pembicara di Forum Carbon Capture and Storage
Politisi PAN ini saat menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyoroti manfaat penggunaan teknologi CCS dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Fraksi Golkar Mencermati DIM Revisi UU TNI
Nurul menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang menjadi perhatian utama yaitu Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.
DPR Puji Sikap Tegas Panglima TNI
Menurut Benny K Harman langkah Panglima TNI merupakan bukti nyata bahwa institusi tersebut tetap konsisten dalam menjaga cita-cita reformasi.
Anggota DPR: Penipuan MinyaKita Harus Diproses secara Hukum
Pengurangan volume/isi minyak goreng MinyaKita merupakan penipuan serius. Pelakunya harus diproses secara hukum.
Soal Pertumbuhan Ekonomi, Anggota DPR: Indonesia Perlu Belajar dari Vietnam
Menurut Mardani tidak ada negara yang kaya atau miskin secara mutlak. Yang ada hanyalah pemerintahan yang kapabel atau tidak.
Anggota DPR Ini Minta Pengangkatan CPNS dan PPPK Jangan Ditunda
Politisi PDI Perjuangan ini merasa heran terhadap sikap Kementerian PANRB yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK sehingga membuat mereka gelisah.
DPR Tidak Akan Intervensi Penegakan Hukum Kasus Pertamina
Kasus korupsi di Pertamina yang terungkap ini akan menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional.
DPR RI Sahkan Naturalisasi Tiga Atlet Sepakbola
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengesahkan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tiga atlet sepakbola. Naturalisasi tersebut diberikan kepada Joey Mathijs Pelupessy, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James.
Penanganan Banjir Jabodetabek Harus Dilakukan Secara Komprehensif
Dalam menangani banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah.
Anggota Komisi VIII DPR: Pembentukan Kementerian Haji Belum Urgen
Selly beralasan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya badan yang setara dengan Kementerian dan perlu adanya pembahasan yang lebih komprehensif.
DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan Industri Padat Karya
Pemutusan hubungan kerja di sejumlah industri dalam negeri baik di sektor tekstil dan manufaktur menimbulkan kekhawatiran. Dan ini juga berdampak sangat serius bagi perekonomian nasional.
Anggota DPR: Ramadhan Kesempatan UMKM dan Ekraf untuk Tingkatkan Produktivitas
Politisi PAN ini juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk membantu para pebisnis UMKM dan ekraf dalam memasarkan produk mereka.
DPR Berharap Presiden Prabowo Bentuk Kementerian Haji
Urusan haji dan umrah ini dipegang kementerian sendiri, bukan badan.
