Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani
Pimpinan Parlemen yang dipastikan hadir dalam pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hanya Ketua DPR Puan Maharani.
Indonesia yang beragam agama, suku, bahasa dan budaya yang dipersatukan oleh Pancasila ini jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh bangsa-bangsa lain.
Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu siang, jam 13.00 WIB, namun batal terlaksana dan ditunda.
Baleg DPR RI berkomitmen untuk segera menuntaskan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI di masa sidang tahun 2024.
Rapat Paripurna DPR RI ke-22 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice, menjadi tantangan bagi anggota dewan.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku prihatin terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur usai terjadi gangguan/serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2015 Anies Baswedan tidak menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (2/7/2024).