CARAPANDANG - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menegaskan rencana menggelar pemilu bebas dan adil pada Desember 2024. Namun, negara masih dilanda perang saudara dan krisis ekonomi, dikutip dari CNA, Jumat (28/3/2025).

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, ia meminta kelompok bersenjata menghentikan kekerasan dan memilih jalur dialog. Ia juga menyatakan bahwa militer akan menyerahkan kekuasaan kepada partai yang memenangkan pemilu, meskipun banyak pihak meragukan kredibilitas proses tersebut.

Pemilu ini tetap direncanakan meskipun situasi di Myanmar masih jauh dari stabil. Kritikus menilai langkah ini hanya upaya junta untuk mempertahankan kekuasaan melalui partai politik pro-militer.

Sejak kudeta terhadap Aung San Suu Kyi pada 2021, militer menghadapi perlawanan sengit dari kelompok pemberontak yang berakar dari gerakan pemuda. Min Aung Hlaing menyebut pemilu akan berlangsung pada Desember 2024 atau Januari 2026.

Persiapan yang dilakukan untuk menggelar pemilu termasuk sensus yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih. Namun, survei lapangan hanya dilakukan di 145 dari 330 kota di Myanmar, menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan daftar pemilih.

Hingga saat ini, junta menyatakan 53 partai telah mendaftar sebagai peserta pemilu, meskipun banyak partai politik dilarang atau menolak ikut. Oposisi berencana mengganggu jalannya pemilu.