CARAPANDANG - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, penurunan tarif PPN belum cukup menjawab keresahan publik. Oleh karena itu, ia menawarkan lima langkah alternatif yang dianggap lebih tepat sasaran.

"Langkah pertama adalah memperkuat subsidi pangan dan energi agar benar-benar dinikmati rakyat kecil. Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak,” kata Ketua DPP Golkar ini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Kedua, Misbakhun mendorong, perluasan program padat karya dan pemberian insentif kepada UMKM. “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat, insentif akan menjaga daya beli sekaligus membuka lapangan kerja,” ucap Ketum DEPINAS SOKSI ini.

Ketiga, ia meminta, pemerintah fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut tak boleh ditunda.

Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang fleksibel. “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan pentingnya reformasi fiskal progresif, agar APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Prioritas fiskal adalah melindungi konsumsi wong cilik, sementara sektor berkapasitas tinggi harus berkontribusi lebih besar.