CARAPANDANG -  Partai Demokrat (DP), partai oposisi utama Korea Selatan, menyatakan akan kembali mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Pengajuan pemakzulan tersebut akan dilaksanakan pada 14 Desember mendatang, dilansir dari Straits Times.

Langkah ini dilakukan menyusul deklarasi hukum militer yang menuai kritik luas dan memicu penyelidikan terhadap dugaan pemberontakan. Deklarasi tersebut telah mengakibatkan penangkapan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min.

Presiden Yoon dan sejumlah pejabat lainnya kini sedang dalam penyelidikan terkait dugaan insiden pemberontakan tersebut. Pada Sabtu (7/12/2024), usulan pemakzulan Yoon gagal disahkan setelah Partai Kekuatan Rakyat (PPP) hampir seluruhnya memboikot pemungutan suara.

Lee Jae-myung, pemimpin DP, menyebut Yoon sebagai "pelaku utama pemberontakan" yang harus segera mundur atau dimakzulkan. Ia menegaskan, partainya akan kembali mencoba memakzulkan Yoon pada 14 Desember.

Di sisi lain, PPP mengklaim telah memperoleh janji dari Yoon untuk mundur dari jabatan dan tidak mencampuri urusan negara. Han Dong-hoon, pemimpin PPP, menyatakan langkah ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan politik dan memulihkan demokrasi liberal Korea Selatan.