Maka itu dia memandang perlu adanya percepatan pengesahan RUU PTUK. Dan dia pun berharap ada keterlibatan dari lembaga audit seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan juga penegak hukum lainnya, untuk memastikan tindakan pelanggaran politik uang dapat ditindak.
"Lalu Pelibatan PPATK dalam pengawasan dana kampanye, kemudian penanganan politik uang langsung oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan OTT (operasi tangkap tangan) dan debirokratisasi penindakan," jelas Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.
Pemerhati Pemilu Dorong DPR Segera Sahkan RUU PTUK
"Kalau kita ingin serius memotong mata rantai jual beli suara di Pemilu dan Pilkada, maka salah satu obatnya adalah pengesahan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai," kata Titi .
