MK telah menetapkan putusan dengan nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (28/8/2025). Putusan itu berisi larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.
Pemerintahan Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo saat ini memiliki 55 Wakil Menteri (Wamen). Sekitar 30 Wamen juga merangkap jabatan di berbagai BUMN sebagai komisaris.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pertengahan Agustus lalu mengatakan penunjukan Wamen sebagai komisaris untuk mengawasi BUMN. Para Wamen yang bertindak sebagai komisaris BUMN tidak mendapatkan tantiem (tunjangan).
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
