Laporan: Linda Sari
SUMBAR, CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkeyakinan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Ombudsman Sumbar) dapat melihat dengan jernih masalah penolakan sejumlah warga Air Bangis terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berujung aksi unjuk rasa (unras) selama beberapa hari yang lalu di depan Kantor Gubernur Sumbar.
Keyakinan itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, saat pertemuan dengan rombongan Ombudsman Sumbar, di Ruang Rapat Gubernuran, Kamis (10/08/2023). Hadir bersama Sekda, beberapa Kepala dan utusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, rombongan Ombudsman Sumbar dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani.
“Kita yakin dan percaya, Ombudsman dapat melihat secara profesional dan proporsional duduk persoalan ini. Terutama sekali terkait kewenangan Pemprov Sumbar dan Gubernur Sumbar dalam rencana PSN. Serta, bagaimana respons dan Tindakan Pemprov Sumbar kepada warga yang berunjuk rasa,” ucap Hansastri.
Merangkum informasi dan data yang disampaikan Kepala Balitbang Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Kepala Biro Adpim, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Hansastri merangkan bahwa status lahan yang menjadi lokasi rencana PSN di Air Bangis 100 persen berstatus kawasan hutan.
