Anggota DPR dari Dapil Jatim itu mengusulkan agar DPR segera menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelbagai komisi untuk memastikan kebijakan penanganan banjir di Jabodetabek tidak parsial.
“Saya mengusulkan melalui pimpinan Komisi II untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi untuk penuntasan banjir dari hulu hingga hilir,”ujarnya.
Penanganan Banjir Jabodetabek Harus Dilakukan Secara Komprehensif
Dalam menangani banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah.
