Erick mencontohkan misalnya Bali, ada 9 kabupaten/kota, jumlah klubnya ada 50. Tapi hanya ada 2 kota yang punya klub 14, artinya klub di 7 kota yang lain tidak cukup untuk melakukan kompetisi. Jika Asprov dan Askot itu bisa bekerja sama, akan ada terobosan keputusan, liga 4 tetap jalan.
"Contoh ketika Denpasar 14 klub, satu kota lainnya 14 klub, yang 7 kota jumlahnya 22 klub, mereka bisa bersatu menjadi satu payung tidak ada ego sektoral. Mereka juga bisa bersepakat, bahwa liga 3 Provinsi itu mau 16 klub, akhirnya mereka bikin kuota. Denpasar 3 misalnya, kota lain 3, lalu 22 klub diwakili 8 klub, jadi totalnya 14, berputar lagi liga 3," jelasnya .
"Fleksibilitas ini selama ini sulit terjadi. Ada satu pulau di Kalimantan Timur lebih dekat dengan Kalimantan Utara, apa solusinya? Apa kita diamkan mereka tidak main bola, jarak lima jam? kalau asprov dan askot bersatu, mereka bisa tukar supaya wilayah itu tidak masuk Kalimantan Timur tapi Kalimantan Utara karena jarak tempuhnya, semua karena biaya," imbuhnya.
"Kita ini 17.000 Kepulauan, ujung satu ke lain 8 jam. Kalau kita stigmanya by zona kaku dan sulit diatur, akhirnya jadi korban kita semua. dengan tadi Asprovnya kuat, Askabnya ditunjuk, lalu ada peraturan daerah, permendagri, Bupati Cup, Gubernur Cup, akhirnya APBD bisa. Ini yang kita putar kembali. Tidak mungkin membangun sepak bola semua dari pusat, tidak cukup dana," tegas Erick.
