CARAPANDANG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal keputusan pemerintah yang merapel bansos untuk tiga bulan selama masa kampanye Pilpres 2024.
Hasto mewanti-wanti agar bansos tidak dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menyebut bansos adalah kebijakan politik anggaran dari pemerintah dan DPR untuk rakyat.

"Nanti kita akan minta penjelasan, karena Bu Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Hasto menilai politisasi bansos hanya akan mencederai masyarakat yang akan melaksanakan proses demokrasi memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga perwakilan. Dia memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap implementasi bansos yang dilakukan selama masa kampanye.

Meski begitu, di sisi lain, Hasto meyakini masyarakat akan memahami dan bisa bersikap kritis terhadap dugaan penyalahgunaan bansos yang terjadi saat ini.

"Tapi rakyat juga memahami, kemudian muncul kelompok civil society yang mengkritisi penggunaan secara sepihak dari bansos tersebut yang seharusnya rakyat ini sudah susah," kata Hasto.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya kembali merilis bantuan sosial (bansos) baru, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.